Sampah, Ancaman Keberlanjutan Pariwisata Bali

 BALI sebagai destinasi wisata sangat berkepentingan dengan pelestarian lingkungan. Berbagai tuntutan global pariwisata ramah lingkungan, bukan barang baru bagi industri parwisata. Salah satu indikator pariwisata ramah lingkungan adalah pengelolaan sampah yang tidak menimbulkan efek bagi lingkungan sekitarnya. Kekumuhan dan kesemrawutan sampah sering dipertontonkan di kawasan kota di Bali, bahkan terlihat juga di objek wisata. Bagaimana sistem pengelolaan sampah di Bali? Bagaimana Bali mencegah meluasnya perusakan lingkungan agar keadaan tidak bertambah parah?
Sampah yang mengandung organik mudah didegradasi oleh mikroba seperti daun-daunan dan kayu tidak masalah. Sampah ini mudah dicegah dan diolah menjadi kompos yang bernilai ekonomis untuk pupuk tanaman. Bagaimana dengan sampah yang anorganik? Proses daur ulang tentunya membutuhkan lahan. Saat ini kita telah mempunyai TPA (tempat pembuangan akhir) Suwung.
Upaya menjaga kebersihan lingkungan memang tak bisa dilakukan secara parsial. Misalnya, satu hotel menerapkan waste water garden (WWG) dalam pengelolaan limbah cair di lingkungannya. Akan percuma jika hotel tetangganya tidak melakukan hal serupa. "Tanggung jawab pemeliharaan lingkungan tak bisa dikapling-kapling, semua saling berhubungan satu dengan yang lain," ujar Sudirman.
Dalam konteks pemeliharaan lingkungan, tindakan ceroboh yang dilakukan orang per orang, atau pihak tertentu akan membawa dampak negatif bagi seluruh warga di suatu kawasan. Ketika sebuah hotel di tepi Sungai Ayung, misalnya, membuang limbahnya langsung ke sungai, dampak pencemaran dirasakan seluruh warga di sepanjang sungai. Sungai yang biasa dipakai untuk water-sport itu akhirnya terganggu, dampak ekonomi pun ditanggung semua warga.
Bali sebagai sebuah destinasi pariwisata, mestinya mempunyai strategi tersendiri untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Bagaimanapun, lingkungan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pariwisata budaya. Filsofi keseimbangan yang selama ini terpatri dalam benak masyarakat, termasuk harmoni dengan lingkungan, harus bisa dikembagakan. Sangat konyol kalau masalah persampahan hanya diserahkan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
Untuk jangka panjang, tampaknya perspektif pemberian ijin mendirikan usaha oleh instasi yang berkompeten harus selektif. Tidak boleh lagi membuat pertimbangan hanya dengan dasar kacamata kuda, demi peningkatan pendapatan daerah. Pendirian industri yang menghasilkan limbah berbahaya seperti garmen, harus dicegah. Tujuannya, agar tidak menambah runyam problem sampah dan pembuangan limbah.
Demikian pula upaya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkungan dalam arti luas. Pemda Bali tidak bisa lagi bertindak sendiri, seolah semua bisa diselesaikan sendiri. Diplomasi teritorial tampaknya perlu segera dimainkan terutama dengan wilayah yang berbatasan langsung dengan Bali, seperti Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Pemerintah daerah ini harus secara sinergi memecahkan persoalan yang ada.
Beberapa bulan lalu, Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar menyaksikan penandatanganan MoU Pemda/Kota se-Bali dengan sejumlah pengelola swalayan. Isinya, komitmen mengurangi sampah kantong plastik sebagai pembungkus. Kita tidak tahu bagaimana implementasinya ke depan, karena nyatanya di swalayan masih terlihat dominasi pemakaian kantong plastik. Sebagaimana biasanya, kampanye seperti itu bergema sesaat ketika media meliputnya. Sesudah itu senyap. Mungkin sudah lama menjadi nasib kita sebagai bangsa, memori sosial kita sangat pendek. Semuanya baru tergopoh-gopoh, panik dan saling menyalahkan kalau ada ancaman nyata. Kalau dulu kita sadar pada warning Amerika bahwa teroris berkeliaran di sini, teror bom mungkin bisa dicegah. Ini mungkin berlaku juga untuk plastik, pada saatnya bisa menjadi sebuah, "bom plastik". Akhirnya penyesalan selalu datang terlambat. (BTN-013)