Pengamanan Pintu Masuk Bali Diperketat
Kepolisian Negara Jalankan Strategi Pre-emtip, Preventif, dan Represif

Ulah Amrozy dan Imam Samudera Cs yang memantik bom di dua lokasi — Sari Club dan Paddy’s Pub Oktober 2002; Café Menega Jimbaran dan Raja’s Café Kuta Square Oktober 2005 — tidak hanya menebarkan penderitaan di kalangan rakyat Bali, tetapi sampai ke Papua, Nusa Tenggara, Jawa, Batam, bahkan ke seluruh penjuru Indonesia, tak terkecuali belahan dunia lainnya. Sebab, Bali dengan kekuatan pariwisatanya, sudah lama diposisikan sebagai international market. Banyak produks buatan Papua (Irian), Kupang (NTT), Cakra dan Mataram (NTB), Jawa (Barat, Tengah, Timur), Batam, bahkan bikinan Australia, Jerman, Prancis dan sekitarnya yang tidak laku di daerah asalnya, begitu dipromosikan melalui Bali bisa unggul sebagai komoditi ekspor handal. Karena itu, tidak salah jika ulah Amrozy dan Imam Samudera itu diklasifikasikan sebagai kejahatan kemanusiaan, yang tak ada hubungannya dengan persoalan agama tertentu. Teroris, ya teroris.
Akibat ulah Iman Samudera Cs dengan gembong terorisme Dr. Asahari (sudah mati tertembak) dan Noor Din M Top (masih jadi buruan polisi) — keduanya asal Malaysia – Indonesia mendapat predikat sebagai sarang teroris, dan kondisi keamanannya labil. Bagi Bali sendiri yang merupakan destinasi wisata dunia, tentu saja predikat itu sangat tidak menguntungkan karena faktor keamanan menempati urutan ke-1 yang mendorong atau menghambat wisatawan mancanegara berwisata ke Bali. Untuk itu, benar apa yang dikatakan oleh Kapolda Bali Irjen Polisi Paulus Purwoko bahwa keamanan adalah harga mati dan tak bisa ditawar karena pulau sejuta pura ini telah memposisikan pariwisata sebagai leading sector. “Anda, saya, dan kita semua harus sependapat tragedi bom jangan terulang kembali. Sekali lagi, jangan terulang kembali,” katanya tegas.
Guna mengetahui gambaran umum seputar keamanan Bali dan strategi Kepolisian Daerah Bali membentengi pulau mungil ini berikut wawancara Agustinus Apollo dari Bali Travel News (BTN) dengan Kapolda Bali Irjen Polisi Paulus Purwoko, MDA.

BTN : Kondisi keamanan Bali secara umum?
Kapolda : Masalah keamanan itu kompleks dan rumit. Mulai dari yang paling ringan sampai kepada yang amat berat. Karena itu, saya perlu mengidentifikasi masalah terlebih dahulu agar sumber daya yang terbatas bisa digerakkan secara optimal dengan menekankan prioritas menanganan gangguan keamanan yang diarahkan.
Diarahkan sama artinya dengan difokuskan ke masalah pokok tanpa mengabaikan atau melepas kendali keamanan di sektor-sektor nonprioritas lain. Kategori berdampak langsung bagi Bali adalah gangguan dari kelompok radikal atau terorisme. Kalau saya analisis, potensi diserang belum hilang karena kelompok garis keras di Indonesia belum hilang, kendati Tim Antiteror Mabes Polri telah berhasil melumpuhkan hampir 300 orang. Masih ada indikasi kuat bahwa mereka tetap melanjutkan ajaran terorisme atau merekrut orang untuk mengikuti ajaran radikal. Itu makanya saya katakan, potensi itu masih ada. Secara kualitatif, organisasi mereka memang sudah lumpuh, namun belum hilang.
Gangguan keamanan kedua adalah kejahatan dengan kekerasan (365 KUHP) seperti perampokan. Kejahatan dengan kekerasan (Curas) lain termasuk jambret barang-barang milik wisatawan juga masuk kategori 365 KUHP karena disertai dengan kekerasan/paksaan. Ini semua mendapat perhatian utama Polda Bali karena memiliki implikasi luas dan berpengaruh langsung terhadap pariwisata. Gangguan keamanan yang ketiga adalah masalah sosial, seperti perkelahihan antarkomunitas di masyarakat – bisa karena dipicu oleh mabuk-mabukan, senggolan antaranak muda, masalah tapal batas, dan sejenisnya. Kalau itu sempat terjadi dan tak bisa diatasi dapat juga mengurangi rasa aman publik, termasuk turis.

BTN : Strategi Kapolda Mengeliminasi gangguan tersebut?
Kapolda : Kapolri mencanangkan tiga pendekatan, yaitu pre-emptif, preventif, dan represif. Pre-emptif diarahkan untuk meniadakan potensi atau sumber dasar awal kriminal dengan melibatkan masyarakat, yang dikenal dengan istilah community police. Di sini masyarakat didorong ikut bertanggung jawab memperkecil peluang terjadinya gangguan keamanan melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) – forum sejenis di Inggris disebut Police Council. Personil FKPM mencakup unsur polisi dan masyarakat mulai dari tingkat desa dan kecamatan sampai kabupaten, yang tiap saat bertemu untuk membicarakan potensi konflik di masing-masing wilayah. Unsur polisi di tingkat desa melibatkan Babinkamtibmas yang bermitra dengan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Di tingkat kecamatan melibatkan polisi Wakapolsek bermitra dengan pejabat di tingkat Muspika dan tokoh masyarakat di wilayah kecamatan yang dipercaya bisa menyelesaikan konflik antardesa. Di tingkat kabupaten melibatkan unsur polisi dari Kabag Bina Mitra.

BTN : Peran FKPM dalam menangkal radikalisme?
Kapolda : Forum ini bisa dilibatkan. Caranya mewajibkan mereka yang menyewakan rumah atau bertetangga dengan rumah sewaan para pendatang ikut mengamati prilaku dan pekerjaannya. Namun yang berkaitan dengan operasi yustisi, misalnya, soal Kipem menjadi tugas aparat negara agar tak terjadi benturan antar etnis. Mengamati kelompok radikal sebetulnya menjadi tanggung jawab semua pihak. Kelompok radikal biasanya menyamar menjadi penjual kain, kaos, tas, sandal, penjual minyak wangi. Barang yang mereka jual, biasanya, tidak pernah berkurang karena itu hanya alat semata-mata. Cirinya mereka senang bertemu malam hari. Tamu-tamu mulai berdatangan di atas pukul 8 malam. Ciri semacam ini mesti disampaikan kepada Babinkamtibmas bisa segera menyebarluaskan kepada warga untuk sama-sama mengamati gerak langkah pendatang. Ini salah satu bentuk strategi untuk menangkal kelompok radikal.
Strategi itu jelas belum cukup, apalagi pasca-bom 2002 dan 2005, pihak Kepolisian juga mengidentifikasi kesan-kesan yang menimbulkan prasangka sosial (social prejudice) antarkomunitas masyarakat Bali dan luar Bali, terutama prasangka yang mengandung asumsi negatif terhadap kelompok lain yang belum tentu benar. Yang lebih bahaya lagi kecenderungan generalisasi bahwa pendatang sama dengan muslim radikal. Ini merupakan bibit, yang kalau tak cepat dinetralisasi bisa menciptakan peluang besar bagi kelompok radikal masuk lagi. Misalnya pasca-bom muncul sikap tak kooperatif terhadap etnis lain. Kalau curiga terus akhirnya tak welcome terhadap pendatang, terutama terhadap label agama tertentu, padahal umat yang moderat dan mewakili mayoritas umat di Indonesia. Aliran Ahlu Sunna Wal Jamaah, misalnya, memegang prinsip toleran, moderat dan harmoni (tawasut, tawasun dan tasamuh).
Untuk mengeliminasi hal-hal negatif tadi, saya punya strategi membangun relasi positif dan harmoni antarkomunitas umat beragama. Lembaga yang paling pas di front line adalah forum komunikasi antarumat beragama (FKUB). Yang sudah saya lakukan adalah sosialisasi melalui beberapa media lokal bergandengan dengan FKUB. Yang perlu dicatat adalah mengunjungi panti asuhan yang dibina oleh empat komunitas (Hindu, Katolok, Islam, Buddha). Bantuan datang dari berbagai pengusaha lintas agama dan lintas etnis termasuk Perhimpunan Indonesia Tionghoa.
FKUB tampil di depan dan kami fasilitator. Pendekatan ini jangka panjang sangat penting untuk mencairkan prasangka dan ketegangan yang keliru. Ini kondisi sosial yang segera kita rehabilitasi dengan pendekatan antar komunitas dan etnis agar saling mendukung. Saya melalui media ini ikut berpesan agar lahirnya Koperasi Krama Bali dikelola dengan tidak menciptakan kesan lahirnya upaya menyingkirkan non-krama Bali. Kalau ingin aman di Bali, prasangka sosial harus ditiadakan supaya jangan ada local agent.BTN : Khusus pengamanan di pintu-pintu masuk Bali?
Kapolda : Langkah Preventif lain adalah menyediakan anjing pelacak di pintu masuk Bali, seperti pelabuhan Gilimanuk dan Padangbai. Pelabuhan Celukan Bawang juga menjadi perhatian serius aparat kepolisian karena kapal yang mendarat di Celukan Bawang kebanyakan datang dari Sulawesi dan Kalimantan Timur. Perhatian serius ini semata-mata untuk mengantisipasi kasus Poso.
Semenjak ada ledakan kecil di Lombok Timur, pihak kepolisian meningkatkan kewaspadaan di Pelabuhan Padangbai. Semua pendatang dari arah timur kami potret, demikian juga penumpang yang turun di Padangbai. Di Pelabuhan Gilimanuk juga akan dilakukan pemotretan serupa untuk mendeteksi setiap gangguan keamanan di Bali. Semua ini akan dilakukan secara terpadu melalui pembangunan CCTV dengan dukungan dana Bali Recovery di Pusdal Ops.

BTN : Apa ada dukungan (sharing) dari private sector atau industri?
Kapolda : Apa yang saya jelaskan tadi merupakan langkah awal. Nantinya jelas kami harapkan support dari industri, misalnya, dalam hal pemasangan CCTV sendiri, tetapi dengan frekuensi yang sama. Ini upaya-upaya yang sedang dan akan digalakkan terus untuk membangun sistem keamanan.

BTN : Apakah itu berarti bahwa potensi gangguan keamanan muncul dari dua sumber – dalam dan luar?
Kapolda : Benar. Masyarakat perlu tahu pola yang dijalankan oleh teroris. Kalau mau menyerang selalu berkolaborasi dengan local agent. Bom Bali I, misalnya, justru mereka saling kontak dengan orang yang satu faham, dan kerja sama mencari local agent untuk dijadikan mitra.

BTN : Apakah ada local agent yang sudah terdeteksi
Kapolda : Repotnya ya,..yang begini ini. Kalau sesama komunitas intelejen, saya katakan ada. Tetapi kalau saya buka ke media, persoalannya jadi tambah sulit. Media harusnya menjadi lawan teror. Karena itu, harus diarahkan.

BTN : Wisatawan, kelihatannya, masih takut berkunjung ke Bali karena belum ada jaminan keamanan yang signifikan!
Kapolda : Itu alasan yang dicari-cari para turis. Negara mana pun di dunia ini, termasuk Australia, tak bakalan berani menjamin bahwa negaranya bebas dari teror. Presiden Bush, Mr Blair, dan Pak John Howard, belum pernah saya dengar menjamin bahwa negaranya bebas bom. Jadi, turis tak punya rezoning yang bisa diterima. Kalau ada travel warning, itu lebih kepada garis politik negara yang kurang puas dengan penegakan hukum di Indonesia.

BTN : Tapi wisatawan perlu tahu strategi pengamanan pasca-bom Bali yang sudah dua kali?
Kapolda : Strateginya, ya itu tadi yang saya jelaskan panjang lebar. Pre-emtip, preventif, dan represif. Tetapi bukan jaminan, melainkan berbagai upaya kongret yang lebih meyakinkan wisatawan bahwa Kepolisian Negara Indonesia telah mengambil berbagai langkah.

BTN : Bagaimana dengan pengamanan di objek wisata?
Kapolda : Kita baru memulai awal dengan FKUB. Forum ini akan diteruskan ke masing-masing wilayah. Kalau ini dipublikasikan akan menjadi contoh pengamanan yang terpadu antara polisi dan masyarakat. Contoh kawasan wisata Ubud sudah memulai dengan pengamanan terpadu.

BTN : Harapan Pak Kapolda
Kapolda : saya ajak para pelaku dan industri pariwisata di Bali agar bersama-sama membantu polisi mengamankan Bali agar terhindar dari gangguan keamanan. Saya akan gugah mereka untuk membantu dan memikirkan pengamanan di Bali dengan basis teknologi. Polisi tentunya punya keterbatasan sarana dan prasarana apalagi sumber dana. Untuk itu mari sama-sama saling sinergi antar polisi dan masyarakat
(*)