JBK Berubah Bentuk di Bali, Salah Siapa?

Membanjirnya turis Thailand ke pulau dewata awal 90-an tidak hanya membawa keuntungan ekonomis, tetapi juga melahirkan dampak susulan bagi pariwisata Bali yang hingga kini masih hangat diperbicangkan. Dampak susulan itulah yang disebut ‘jual beli kepala alias JBK’.

Para pelaku pariwisata,
khususnya biro per-
jalanan wisata (BPW) dan pramuwisata (guide) me-nuturkan, pada mulanya Bali sama sekali tak mengenal praktek JBK. “Yang terjadi, guide mensubsidi BPW antara 10-15 dolar per orang,” ungkap Miyadi Wihardja, Director & Sales Marketing Plumeria Bali Tour & Travel.
Seiring dengan perkembangan pariwisata Bali dan membanjirnya turis Taiwan, subsidi silang antardua stakeholder itu lenyap, dan muncul praktek JBK ke permukaan dan terus merajalela menghiasi album pariwisata Bali hingga detik ini. Dan, yang jadi korban adalah wisatawan dengan mempertaruhkan citra destinasi dalam percaturan bisnis antardestinasi. Kok bisa?
JBK merupakan paket tour di Bali yang dijual sangat murah (under cost prize) oleh BPW kepada mitranya di Thaiwan. Untuk menutup kekurangan biaya operasional plus keuntungan BPW, dibebankan kepada guide yang berbahasa Mandarin. Karena guide mengeluarkan biaya lebih dulu maka saat meng-handle turis sang guide ‘bekerja keras’ untuk mengembalikan modal dan plus mendapat keuntungan secara instan-pragmatis dengan mengabaikan citra (image) baik dan pencitraan (image projection) terhadap keberlangsungan destinasi.
Ketua DPD HPI Bali Made Sukadana membenarkan praktek JBK masih terus merajalela hingga detik ini. “JBK (maaf) ibarat kentut baunya tercium tapi orangnya tak kelihatan,” kata Sukadana kepada Image-Bali Travel News sehari sebelum memimpin delegasi HPI Bali mengikuti rakernas HPI di Menado-Sulawesi Utara. Praktek ini, menurutnya, sangat merugikan Bali sebagai destinasi pariwisata budaya. “Wisatawan selalu menjadi korban karena dalam benak sang guide hanya berpikir how to get money back,” tandas Sukadana 2005-2010 memilih satuan bahasa ’keharmonisan dalam keseimbang-an secara berkelanjutan’ — kata terakhir memaknakan pembangun-an berkelanjutan (stainable development) yang amat populer di tataran global, yang berarti pula seirama dengan aliran politik dunia.
Penyusun Visi 2005-2010, memang, memiliki kepekaan dan intuisi tinggi terhadap hal-hal positif yang berkembang di dunia. Tentu, akan lebih asosiatif jika psikologi dan unsur emotif warga (Bali) tidak diabaikan hanya karena ingin membaratkan rasa dan gaya (sense of westernize style). Sebab, gramatika (tata bahasa) sulit dipisahkan dari psikologi dan emosi warga setempat, serta erat kaitannya dengan unsur edukasi, komunikasi, dan sosialisasi gagasan dalam visi. Tetapi berdebat tentang visi dan gramatika adakalanya absurd kalau wujud pembangunan di lapangan lebih sempurna dan berpihak ke publik. Dalam hubungan itulah warga kota dan Bali — karena Denpasar ibukota propinsi — tetap halal jika mengapresiasi visi berwawasan budaya itu dengan gembira, bersemangat, dan ikhlas. Tetapi tidak haram juga kalau menanggapinya dengan rasa pesimistik dan sangsi terhadap kemampuan, kesetiaan, dan konsistensi pihak penguasa mengaplikasikan visi itu dalam kota yang terlanjur over-load (beban melampaui kekuatan), semrawut, dan amburadul.
Tanggapan dan apresiasi, apa pun bentuk dan cara pengungkapannya, mesti dianggap wajar. Sebab, masih berada dalam koridor wacana dan ruang lingkup kultural. Dalam tradisi berpikir positif dan dugaan baik (positive thinking behavioral & well hunch), tiap pendapat yang terungkap dalam wacana selalu sarat dengan kearifan dan kebenaran.
Visi 2005-2010 tak perlu disangsikan karena penjabarannya ke misi tak melupakan kultur Bali, dan tetap mencerminkan kesantunan warga kota beserta pemimpinnya. Dengan demikian, praktis mencitrakan sosiologi dan batin atau roh Bali. Dalam kaitan ini, penguasa Denpasar wajib menempatkan kepribadian manusia Bali (Hindu) untuk menghidupkan humanitas warga kota yang cenderung terus meredup ditiup arus individualistik, konsumerisme, dan hedonis. Karena itu, filosofi hidup Tri Hita Karana (THK) harus selamanya jadi input (masukan) untuk memecahkan persoalan kota di hulu dan hilir guna menciptakan keharmonisan/keseimbangan sebagai output (luaran) dan stainable (outcome/hasil akhir)-nya.
Perihal citra (image) dan pencitraan (image projection), bisa baik, bisa juga buruk, menyenangkan/menjengkelkan, membahagiakan/menyengsarakan. Jika implemen-tasi visi mampu mensejahterakan rakyat, menumbuhkan rasa aman dan nyaman di hati warga kota, citra yang muncul praktis positif dan pencitraan sukses. Ini memberi isyarat, visi tadi merupakan beban berat bagi penguasa dan warga kota untuk tidak membiarkannya hanya indah dan kaya makna dalam gramatika dan konsepsi, tetapi nihil dalam aplikasi, absurd dalam evaluasi, ngawur di dalam mengkritisinya.
Itu bisa terjadi kalau (1) penjabaran visi ke misi tak lugas; (2) misi ke program tak sejalan dengan tuntutan objektif publik; (3) program tak tercermin dalam APBD; (4) APBD tak riil diarahkan untuk mewujudkan harapan ideal; (5) pengawasan dan pengendalian-nya lemah. Visi, misi, dan program bisa juga jadi ’macan kertas’ jika (1) sebatas komoditi politik yang seringkali jauh dari aturan dan kesantunan publik; (2) legal base (regulasi)-nya lembek; (3) political commitment pimpinan puncaknya hambar dan kosong; (4) instrumen dan indikator (alat ukur)-nya sengaja tak dibuat atau dibuat sengaja tak objektif; (5) check list sebagai alat meminimalkan ketimpangan/distorsi dalam evaluasi asal-asalan.
Kini saatnya warga kota menyimak, sekaligus tampil sebagai komparator konsepsi dan implementasinya di lapangan. Sudahkah implementasinya di lapangan sejalan dengan visi yang dideklarasikan hampir delapan tahun yang lalu itu? Tulisan edisi mendatang bertajuk ’ Kawasan Khas dan Tata Ruang Kehilangan Roh’.
* Berata Ashrama, Pemimpin Umum/Perusahaan Bali Travel News dan Ketua Tim Tri Hita Karana Tourism Awards & Accreditations